Wacana Pemindahan Ibukota Negara ke Palangkaraya

Hah? Ibukota negara Indonesia mau dipindah? Bukan lagi di Jakarta? Serius, mau pindah ke Palangkaraya?

Mungkin pertanyaan bertubi-tubi inilah yang langsung muncul di benak kita. Sebenarnya, ide untuk memindahkan ibukota ini bukan hal baru kok

Wacana pemindahan Ibukota atau pusat pemerintahan berkembang di setiap masa pemerintahan. Sejak era Presiden Soekarno, Soeharto sampai terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana ini terus berkembang tanpa pernah direalisasikan.

Dalam buku berjudul ‘Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’ karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah — untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan.

Di tahun 1957, saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng, Soekarno ingin merancang menjadi ibu kota negara.

See?

Jadi, sudah dari sejak lamaaaaa banget, wacana ini muncul.

Yang jelas, pihak BAPPENAS tentu mengkaji dengan sangat sangat sangat serius perihal wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kota Palangkaraya.  

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran,Pemprov telah melakukan beberapa persiapan guna mendukung percepatan realisasinya dan rencana pemindahan Ibu Kota seperti mengalokasikan kawasan yang akan dijadikan ibu kota.

Selain lahan, pihaknya menyiapkan infrastruktur jalan dengan membuka jalur agar semua terhubung. “Juga peningkatan tonase jalan,” imbuhnya.  

Dengan dukungan pemerintah pusat, sambung dia, saat ini prosesnya telah mulai dilaksanakan adalah peningkatan pembangunan ekonomi melalui program-program strategis. “Bahkan beberapa program strategis nasional di bidang ekonomi dan infrastruktur telah diarahkan ke Kalteng. Hal itu untuk mempersiapkan agar kita bisa lebih cepat mandiri,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi dan populasi di jakarta meningkat pesat pada tahun 1971, sebesar 56.4% untuk populasi, pertumbuhan ekonimi bisa dibayangkan dari pesatnya pertumbuhan populasi. Lalu terjadi lagi kenaikan angka jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 12.5%. Selain persoalan kepadatan yang melanda Jakarta, salah satu alasan utama pertimbangan perlunya pemindahan ibu kota negara adalah faktor ekonomi. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah luar jawa, menjadi alasan utama.

Hal itu sebelumnya diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengenai alasan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota Negara.

Menurut Bambang, setelah penerapan otonomi daerah, harus diakui bahwa peran Pulau Jawa dalam menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) justru semakin naik. Sementara daerah-daerah luar Jawa termasuk Kalimantan, justru mengalami penurunan. Saat ini Pulau Jawa masih menyumbang 54 persen dari PDRB Indonesia, dan daerah seperti Kalimantan justru cenderung menurun.

“Karena itu Pak Presiden menilai sudah saatnya perlu melakukan penyeimbangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ini, sehingga semua daerah bisa merata,” ujar Bambang.

Pemerintah menilai saat ini beban Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus ekonomi Indonesia, membuatnya semakin tidak efektif lagi. “Dengan beban yang ada saat ini dan itu terus meningkat, kita nilai sudah tidak efisien lagi untuk menjalankan pusat roda pemerintahan yang efektif dan solid. Untuk itu, kita harus segera membangun pusat perekonomian yang baru dan itu dipilih di luar Jawa,” jelas Bambang.

Selain pertimbangan ekonomi tersebut, lanjut Bambang, dipilihnya Palangka Raya sebagai calon lokasi ibu kota negara, adalah pertimbangan sejarah dan geografis. “Tentang Palangka Raya yang akan menjadi ibu kota ini kan sudah tercetus oleh founding father kita Bung Karno dulu. Yang tentunya itu dicetuskan bukan begitu saja tanpa alasan dan pertimbangan matang,” sebut dia.

Dari sisi keamanan juga, dengan memindahkan seluruh urusan Administrasi negara di luar Jakarta, ini akan membuat posisi Pemerintahan lebih aman. Kita masih ingat kejadian pada tahun 1998 dimana kegiatan perekonomian terjeda karena peristiwa reformasi.